Pandangan Masyarakat yang kontra terhadap kenaikan BBM

PANDANGAN MASYARAKAT YANG KONTRA TERHADAP KENAIKAN BBM.
Oleh : Naya Amin Zaini, S.H.

Pada tanggal 1 Juni tahun 2008, adalah bulan dan tahun penjajahan besar bagi masyarakat miskin dan lemah diIndonesia karena bisa merenggut nyawa dan penderitaan masyarakat yang lemah secara keseluruhan baik didesa maupun di kota. Lonceng peperangan sudah digelorakan oleh kaum kapitalis-birokrat (Kabir) dengan strategi menindas lewat kebijakan yang dibuatnya, sangat picik ketika para kaum Kabir berani perang hanya dengan masyarakat lemah nan berdaya saja. Terompet perang disini adalah adanya kebijakan kenaikan BBM yang dibuat oleh penguasa Negara. Terkait kenaikan BBM sangat menandakan pemerintah yang bodoh yang tidak berpihak kepada masyarakat lemah, jangankan pemerintah yang notabene “orang pintar” yang berada dikantor-kantor pemerintahan. Orang gila pun bisa dengan ngomong atau membuat kebijakan yang “ngawur”. Karena orang gila tidak menggunakan akal pemikiran yang matang dan pikirannya tidak waras.

Karena perlu kita melihat persoalan-persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat lemah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Ny. Suparti yang kehidupan sehari-harinya sebagai buruh tidak tetap, beliau sangat merasakan betul pengaruh naiknya harga BBM, sempat berkata ketika ngobrol-ngobrol dengan penulis, “pemerintah kok tego tenan BBM dek unggahke “Pemerintah Kok tega sekali harga BBM dinaikkan harga-harga sembako dipasar juga naik semua” dilanjutkan lagi karena “hasil jualan jamu sehari-hari untuk nyambung hidup aja masih kurang apalagi untuj keperluan sehari-hari mas” dilanjutkan obrolan lagi oleh penulis terkait dengan BLT, beliau berkata “masalah BLT itu tho mas wah malah dadi panas-panasan mas karo tetonggo, malah memicu konflik mas”. Itulah beberapa hal komentar-komentar terkait kenaikan BBM, keadaan yang dirasakan oleh masyarakat lemah yang hidupnya serba diiringi dengan penderitaan dan keluhan-keluhannya.

Andai bisa perang masyarakat yang lemah tersebut mungkin bisa saja menjadi grada terdepan untuk melakukan peperangan, itu personifikasi penulis mengilustrasikan keadaan yang banyak keluhannya disetiap tempat kehidpuan yang banyak menmdapat isian masukan-masukan hal senada tersebut. Masyarakat lemah tersebut kalau boleh dinilai dalam hatinya serba menjerit dan melakukan pemberontakan-pemberontakan, akan tetapi ditahan dan diekspresikian dengan ungkapan saja. Perlu diapresiasi yang sangat luar biasa walaupun dalam keadaan yang menyiksa masih sangat bisa bertahan hidup untuk mendapatkan makanan sehari-hari dan mencari nafkah. Maka hal tersebut belum tentu bisa dihadapi posisi orang pejabat andai kata menjadi orang yang tidak punya natau orang miskin. Coba renungkan dan camkan itu.

Reaksi bertambah besar dan membara ketika paska kenaikan BBM ada komentar dari Wapres terkait kenaikan BBM yang kurang lebih “kalau masyarakat masih aksi terus menerus maka yang akan diuntungkan adalah orang kaya” dan dilanjutkan dengan komentar lagi kurang lebih “aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa paling satu minggu sudah mereda”. Hal inilah komentar yang ditanggapi oleh banyak masyarakat yang menentang dan banyak kurang bijak dan terlalu arogan ketika dikeluarkan oleh pejabat Negara. Karena aksi adalah sebagai sarana untuk menyampaikan dan menyadarkan pemerintah dalam membuat kebijakan, melainkan ditanggapi bagaikan sebagai ancaman bagi pemerintah, hal inilah yang kurang dimiliki oleh sikapm pejabat dalam menggunakan Political Will atau sebuah sikap dan ketekatan politik yang proi terhadap masyarakat.


Hal senada juga dikomentari oleh A. Budi Hartono, S.H. sebagai Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, mengcounter atas sikap dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah terkait kenaikan BBM, yang dipetik sebagai berikut “ Komentar Wapres adalah menyesatkan dan kebohongan public, bahwa imbas kenaikan BBM adalah jelas betul-betul menyiksa kalangan masyarakat menengah ke bawah karena yang banyak memakai Premium. Sedangkan untuk kalangan pejabat / orang kaya hanya memakai pertamak” komentar tersebut diungkapkan melihat kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memakai BBM untuk kehidupan sehari-hari. Karena pada kenyataannnya masyarakat miskin hanya mampu membeli premium saja.

Kritikan juga yang terkait ungkapan dalih pemerintah karena harga BBM di Indonesia mengikuti harga minyak dunia, hal tersebut juga dikounter lagi oleh A. Budi Hartono, S.H. bahwa “pemerintah selama ini menjadi budak kebijakan-kebijakan mengikuti dari luar negeri, karena selama ini gagal dalam membuat kebijakan tata Negara yang baik, artinya belum ada pengelolaan diambilkan dari sisi pajak, sisi kekayaan alam yang melimpah, sisi membatasi kekayaan para pejabat, semua itu untuk disubsidi silangkan ke sector BBM untuk masyarakat lemah” ketika itu belum digunakan dan dimaksimalkan oleh pemerintrah maka Negara gagal dalam melaksanakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdapat didalam amanat pembukaan UUD 45 maupun batang tubuh dan dijabarkan dalam Undang-Undang yang terkait.
Maka masukan dari Advokat A. Budi Hartono, S.H, pertama terkait perlawanan-perlawanan yang harus dilakukan oleh masyarakat luas adalah ditingkatkan secara terus menerus baik aksi, mogok, boikot maupun unjuk rasa secara penggalkangan besar-besaran dan bisa tertip karena hal tersebut adalah dijaminn oleh Undang-Undang. Yang kedua adalah selalu ditingkatkan selalu persatuan dan kesatuannya antar sesama masyarakat pada hakikatnya adalah diantara masyarakat adalah posisi senasip dan seperjuangan, jangan sampai mudah dipecah belah dengan berbagai issue-issue yang membuat pelemahan-pelemahan oknum yang sengaja.

Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853637-pandangan-masyarakat-yang-konra-terhadap/#ixzz1s5pk5Ud5